China telah menjadi salah satu pemberi pinjaman terbesar di dunia, dengan banyak negara yang kini memiliki utang signifikan terhadap negara tersebut. Melalui berbagai proyek infrastruktur besar yang didanai oleh China, terutama dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI), sejumlah negara telah menerima pinjaman besar yang kini menjadi beban utang. Berikut adalah daftar tujuh negara dengan utang terbesar ke China.

Daftar 7 Negara Kini dengan Utang Terbesar ke China

  1. Sri Lanka Sri Lanka memiliki utang besar kepada China, terutama setelah pembangunan pelabuhan Hambantota yang kontroversial. Ketidakmampuan Sri Lanka untuk membayar utangnya mengakibatkan negara tersebut harus menyerahkan kendali atas pelabuhan tersebut kepada China selama 99 tahun.
  2. Angola Angola telah menerima pinjaman besar dari China untuk mendanai proyek infrastruktur dan pengembangan sektor energi. Negara ini membayar sebagian besar utangnya dengan hasil minyak, yang merupakan komoditas utama Angola.
  3. Ethiopia Ethiopia telah menjadi penerima utama pinjaman China di Afrika. Pinjaman ini digunakan untuk membangun infrastruktur vital seperti kereta api, jalan raya, dan pembangkit listrik. Namun, utang yang terus meningkat menjadi beban bagi perekonomian negara ini.
  4. Djibouti Djibouti memiliki utang besar kepada China yang digunakan untuk mendanai pembangunan pelabuhan, kereta api, dan proyek infrastruktur lainnya. Dengan lokasi strategisnya, Djibouti menjadi salah satu titik penting dalam inisiatif BRI.
  5. Maladewa Maladewa, sebuah negara kepulauan kecil, memiliki utang besar kepada China untuk pembangunan infrastruktur pariwisata dan bandara. Utang ini telah menjadi beban yang signifikan bagi perekonomian negara tersebut.

Utang besar yang dimiliki oleh negara-negara ini kepada China menimbulkan berbagai tantangan ekonomi dan politik. Beberapa negara bahkan harus menghadapi dilema dalam membayar kembali pinjaman tersebut, yang sering kali disertai dengan bunga yang tinggi. Dalam jangka panjang, utang-utang ini dapat memengaruhi kedaulatan dan kebijakan ekonomi negara-negara tersebut.